RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi di luar Pulau Jawa. Angkanya mencapai Rp15,33 triliun dengan jumlah debitur 298.896.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, peningkatan realisasi KUR terjadi pada periode September hingga Desember 2023. Pada September Rp1,37 triliun, Oktober Rp1,67 triliun, November Rp1,81 triliun, dan Desember 2023 sebesar Rp1,91 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulsel, Supendi, saat silaturahmi Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, bersama pimpinan bank dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Aula Tudang Sipulung, rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (2/2/2024) malam.
Baca Juga : Pemerintah Provinsi Terus Berupaya untuk Menurunkan Stunting di Sulsel
Supendi optimistis dengan kerja keras dan koordinasi yang baik antara oerbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seluruh pihak terkait lainnya, tahun ini bisa kembali mencapai target penyaluran KUR yang jumlahnya sudah dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
"Kami terus mengawal bagaimana Sulsel tetap menjadi nomor satu di luar Pulau Jawa. Kita akan ulangi tahun ini, setelah kita yang pertama di tahun 2023 lalu," ungkapnya.
Dia mengakui peran Pj Gubernur Sulsel dalam mendukung penyaluran KUR betul-betul tampak berdasarkan trafik dari data Kementerian Keuangan.
Baca Juga : Evaluator Kemendagri Sebut Kinerja Prof Zudan di Sulsel Sangat Baik
"Memang sejak Bapak Gubernur masuk di Sulsel, kelihatan trafiknya naik terus sampai saat ini untuk penyaluran KUR," bebernya.
Supendi memaparkan pada awal tahun 2024 ini, Januari sampai Februari 2024, penyaluran KUR sudah mencapai Rp1,04 triliun dengan jumlah debitur 18.410.
"Januari sampai Febuari 2024, penyaluran sudah mencapai Rp1,04 triliun dengan jumlah debitur 18.410," ucapnya.
Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan
Untuk itu, kata Supendi, pemerintah memiliki tugas melakukan rekapitulasi tiap debitur yang sudah masuk dan direkapitulasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) level pemerintah daerah.
"Tugas pemerintah harus lakukan rekapitulasi calon dan penyaluran supaya terbaca di SIKP level pemerintah daerah," tuturnya.
